Pedagang Kaki Lima Diantara Pro & Kontra

Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) seringkali menjadi isu tersendiri dilingkup masalah perkotaan. Dari kesemerawutan, kemacetan lalu lintas kebersihan dan keamanan lingkungan. Apakah keberadaan pedagang kaki lima sudah sebegitu mengganggukah?

Artikel ini akan sharing potensi yang dimiliki PKL. Dibalik citra negatifnya, ternyata PKL juga berpotensi menambah nilai sebuah kota.

Mungkin Anda punya pengalaman tersendiri dengan keberadaan PKL di daerah Anda ataupun di tempat yang pernah Anda kunjungi.

Bagi Anda yang berdomisili di Jakarta Timur, harusnya pernah melihat keberadaan fenomena pasar PKL di Banjir Kanal Timur yang bisa jadi adalah pasar PKL terpanjang di Indonesia. Dan hebatnya lagi buka setiap hari.

Ada apa saja di area Pedagang Kaki Lima

Diberbagai sudut kota pastinya mudah ditemui keberadaan PKL. Biasanya berupa kios portabel, keranjang dorong, atau gerobak.

Berbagai jajanan pasar diperdagangkan. Makanan khas daerah dan bahkan berbagai produk kebutuhan rumah tangga.

Faktanya PKL mempunyai daya tarik tersendiri baik oleh penduduk setempat, turis lokal bahkan turis asing, seperti PKL barang antik di jalan Diponegoro.

Banyak yang berkunjung ke PKL karena dapat merasakan makanan lokal, merasakan budaya dan tradisi suatu daerah, dan seringkali masyarakat lokal bersosialisasi satu sama lain dengan jajan di PKL, dan yang pasti karena murah.

Beginilah awal kisah asal muasal istilah pedagang Kaki Lima.

Susan Blackburn dalam buku Jakarta Sejarah 400 Tahun, menceritakan soal pedagang kaki lima di akhir abad ke-19.

Sejak era penjajahan kolonial Belanda, istilah Kaki Lima berawal.

Pedagang Kaki Lima 02

Pemerintahan Kolonial Belanda memiliki aturan yang mengharuskan setiap jalan raya memiliki area pedestrian untuk pejalan kaki.

“The examples of five foot pedestrian walkways can be found dated from colonial Indonesia, Malaysia and Singapore. Such as those walkways along Old Batavia in Jakarta, Braga Street in Bandung, Georgetown in Penang and Shenton Way in Singapore.”

Lebar area untuk pejalan kaki adalah lima kaki (5 feet). Kira-kira lebarnya 1,5 meter.

Pedestrian yang disediakan menjadi tempat singgah para pedagang untuk beristirahat, efeknya, banyak juga pembeli berdatangan.

“Seiring berjalannya waktu, pedagang yang berjualan di ruas jalan tersebut pun disebut pedagang kaki lima.”

Fenomena PKL yang berkembang pesat dari tahun ketahun membawa persoalan tersendiri pada era sekarang ini.

Masalah PKL tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia.

Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya.

Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek 3K, yaitu:

  • kebersihan,
  • Keindahan dan
  • Kerapihan kota

Oleh karena itu PKL seringkali menjadi target utama kebijakan – kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi.

Pedagang Kaki Lima

Masalah seakan tak ada habisnya. Terlebih karena pengelolaan PKL menyangkut banyak aspek:

  • Sosial,
  • Ekonomi,
  • Budaya,
  • Politik
  • Hankam

Dengan jumlah pedagang kaki lima yang besar, komunitas pedagang kaki lima bahkan berpengaruh pada kekuatan politik.

Bila anda seorang pengamat politik, pasti akan menyadari potensi kekuatan yang dimiliki para PKL.

Bicara politik mungkin terkesan diluar jalur lingkup arsitektur, namun kenyataannya ada kaitan yang erat antara politik dan arsitektur, silahkan simak artikel lawas arsresain.com berikut ini: (klik)

Politik dan Arsitektur

Pandangan masyarakat terhadap keberadaan PKL

Jika tidak dibenahi dengan terencana, keberadaan PKL akan mengganggu pengguna jalan, pejalan kaki menjadi tidak nyaman dan aman.

Tidak hanya itu saja pemukiman terdekat sekitar PKL terganggu, selain itu tidak terdapat tempat berdagang bagi pedagang kecil dan sector informal.

Tentu saja para pedagang ini berdalih ingin mencari tempat yang strategis ( tempat berdagang yang mudah terjangkau konsumen/akses ke pasar )

Sedangkan dari sisi masyarakat menginginkan kelancaran lalu lintas, ketentraman dan keindahan kota.

Dilain pihak, para PKL menginginkan fasilitas berdagang yang strategis dan pengaturan lalu lintas.

Langkah pemerintah terhadap permasalahan PKL

Pemerintah diberbagai kota Indonesia sudah mengambil langkah-langkah untuk membenahi PKL dengan penyiapan lahan perdagangan, serta sosialisasi dan pembinaan dengan membentuk tim operasional lapangan & pembagian tugas.

Koordinasi dengan instansi terkait dan penyiapan produk hukum disiapkan untuk menertibkan PKL.

Lahan untuk PKL yang ideal

Penataan dan pemberdayaan PKL baiknya mempertimbangkan lokasi. Setidaknya tiga aspek berikut ini penting untuk diperhatikan:

  • Representative,
  • Strategis,
  • Kapasitas memadai.

Penyiapan lahan PKL tidak mudah karena para PKL memilih lokasi yang aksesnya mudah dijangkau, mereka sulit diatur karena alas an ekonomi pendapatan para PKL masih rendah, dan lokasi yang disediakan terlalu jauh dari pasar sehingga sepi pengunjung.

Kebijakan yang dibuat diharapkan dapat diimplementasikan dalam konteks SOSPOL dan Administrasi yang berlaku.

Potensi besar keberadaan PKL untuk Kota

Dari uraian di artikel ini, bisa disimpulkan bahwa PKL disamping memiliki dampak kurang baik, bisa menjadi nilai lebih suatu kota.

Setidaknya potensi keberadaan PKL di sebuah kota bisa sebagai :

  • Destinasi wisata kuliner & belanja,
  • Mengangkat perekonomian warga kota,
  • Menghidupkan dan sebagai ‘jiwa’ dari wilayahnya.

Salam inspiratif, dan selamat berlibur akhir pekan.

Sumber: Wikipedia

Facebook Comments

Haries

Author: Haries

Haries has been in developer and designer for more than 18 years. Apart from web designing, He love all things having to do with writing and reading. Founder arsdesain.com, referensi bersama sepurtar arsitektur dan desain. "Arsitektur adalah keseharian hidup peradaban Manusia."