Kaitan kebijakan Politik dalam Arsitektur terkadang jarang disadari
Artikel Arsitektur – Setiap kali saya log in ke Facebook, isi News Feed penuh sesak dijejali berita Politik. Trending Topik yang saya perhatikan tidak jauh dari
“Saya yang awalnya tidak ambil
Tentunya ada yang ‘Like’ dan
“What do you know about the relationship between architecture with Politics?”
Dengan adanya keritikan
“In fact, Politics connection with architecture so closely even ‘Blended’.”
Mungkin bagi sebagian kita,
Baca juga >>> Polisi & Arsitektur
Padahal, kaitan Politik
“Hampir setiap kebijakan Politik
Masih ingat sejarah bangsa
- Senayan,
- Monumen Nasional,
- Masjid Istiqlal,
- Gedung MPR DPR
- Hotel Indonesia
- Kawasan Bunderan HI
- Semanggi
Masing-masing bangsa dan
“Each nation and civilization of the world have a story like ‘Political Mercusuar’ ever existed in Indonesia, with different payloads.”
Demikian eratnya dunia Politik dengan Arsitektur membuat banyak para tokoh yang mengeluarkan peryataan mereka, diantaranya:
- Architecture is always political (Anna Ficek)
- The problem is not to make political architecture,
but to make architecture politically. (Roemer van Toorn) -
A Cultural Political Economy of Architecture (Paul Jones)
- Architecture as Political Practice (Markus Miessen)
- etc
-
Eyal Weizman and Architecture as Political Intervention
“Are Politics Built Into Architecture?”
Jangankan level Nasional,
Baca juga >>> Polisi & Arsitektur
Hal-hal seperti itulah salah
Kita tidak harus menjadi Arsitek untuk ngobrol tentang Arsitektur. Karena arsitektur adalah keseharian hidup peradaban Manusia (Haries) Mari berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan melakukan Register di arsdesain.com.
Simak Komentar di >>> Linkedin.com
Salam Arsitektur
Sumber foto: google.com/image